BAGANBATU (DUMAIPOSNEWS) — Munculnya rencana pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mencabut subsidi tabung gas elpiji 3 Kg terus menuai berbagai tanggapan.
Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston pada awalnya mengaku belum mengetahui adanya rencana tersebut. Sehingga pada awalnya pula dirinya mempertanyakan rencana kebijakan ini karena akan memberatkan keluarga tak mampu.
“Selama ini gas elpiji 3 kg digunakan oleh keluarga tidak mampu, kurang mampu dan keluarga menengah, juga oleh para pedagangan kecil. Sehingga bagi keluarga miskin kenaikan harga ini akan menambah beban belanja bulanan mereka,” ujar Maston kepada Dumai Pos, Sabtu (18/1) kemarin.
Namun, lanjutnya lagi jika alasan pemerintah mencabut subsidi gas elpiji karena digunakan oleh keluarga mampu, maka sebelum menaikkan, pemerintah perlu memastikan bahwa keluarga tidak mampu dan kurang mampu harus bisa tetap bisa membeli gas elpiji 3 kg dengan harga sebelum naik.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kenaikan harga gas elpiji 3 Kg ini juga akan berdampak pada inflasi. Seiring kenaikan harga gas elpiji ini juga akan membuat harga-harga lain naik.
“Sistem barcode yang diusulkan pemerintah untuk distribusi gas elpiji 3 kg ke keluarga miskin diragukan efektivitasnya, karena selama ini penjualan elpiji 3 kg di tingkat masyarakat tidak bisa membedakan keluarga miskin dan keluarga mampu,” kata Maston.
Dalam pada itu dirinya juga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM agar dapat mencari sistem dan formula tata cara penyaluran bantuan tersebut.
“ Kita harapkan Kementerian ESDM harus mencari formula yang tepat, tepat teknologi, tepat data dan tepat sasaran. Sehingga penyaluran bantuan tersebut tepat kepada masyarakat tidak mampu dan kurang mampu. Misalnya bekerjasama dengan Kemensos, BPJS, BPS, dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (min)
Editor : Bambang Rio
