DUMAI (DUMAIPOSNEWS) –– Berbagai pemikiran wakil rakyat DPRD Dumai sehubun gan dengan upaya penanggulangan wabah Covid 19 tertuang dalam berbagai poin rekomendasi. Poin-poin lengkap rekomendasi tersebut disampaikan DPRD, Jumat (24/4).
Ditujukan ke Pemko Dumai, salah-satu kebijakan lanjut lembaga DPRD meminta pendataan terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19 sehubungan penyaluran bantuan-bantuan sosial agar dilakukan secara akurat dan valid.
Dalam penanganan wabah covid 19 di Kota Dumai, DPRD memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pencegahan, penanganan dan antisipasi dampak sosial yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai bersama semua pemangku kepentingan lainnya diwilayah Kota Dumai lerkait Covid 19.
Ketua DPRD Dumai Agus Purwanto ST menegaskan bagian pemikiran anggota-anggota DPRD yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi itu beranjak dari hasil inventarisir di lapangan. Dibawa keforum pembahasan baik Komisi maupun Fraksi, akhirnya dirumuskan jadi pemikiran DPRD dalam menanggulangi wabah Covid 19 di Kota Dumai.
Rekomendasi lainnya, DPRD Kota Dumai melakukan pergeseran angggaran. Pemko Dumai harus memperhatikan aspek yuridis, poli tis dan sosial ekonomis. Aspek Yuridis, artinya Pemerintah Kota Dumai harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aspek politis, artinya Pemerintah Kota Dumai harus mendapat dukungan DPRD, karena pada akhinya pergeseran itu harus di tetap kan dalam sebuah Peraturan Daeral? tentang APBD 2020 dan aspek sosial ekonomis, artinya jangan sanpai pergeseran anggaran justru tidak memberikan hasil dan manfaal yang maksimal bagi masyarakat.
Upaya pencegahan dan penanganan Covid 19 bagi penyediaan fasil itas medis seperti ruang isolasi, alat perlindungan diri, Rapid Test, Masker, Themo Gun dan kelengkapan lainnya sebagai bentuk dukungan penuh demi menunjang kinerja para tenaga medis hinggga ke puskesmas bisa segera direalisasikan.
DPRD Kota Dumai .juga merekomendasikan soal ketahanan sosial terutama bantuan sosial bagi ketersediaan pangan masyarakat selama masa pandemi meminta harus jelas dan terukur sehingga tidak jadi hambatan pada pelaksanaan aturan dan program.
Rekomendasi selanjutnya, stimulus ekononomi melalui prioritas pelaksanaan APBD yang bersifat padat karya dan berpihak pada ekonomi kerakyatan sehingga dapat tetap menjaga perputaran ekonomi dimasyarakat selama masa pandemi.
Selanjutnya lagi, dalam merealokasi anggaran, Pemko seyogyanya melihat anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan kepada penangan pencegahan dan dampak covid 19 sera setelah pemasalahan covid ini selesai, dan tidak melakukan pergeseran anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rekomendasi DPRD selanjutnya, relokasi anggaran untuk program jaring pengamanan sosial, Pemerintah Kota Dumai kiranya memasti kan data penerima bantuan secara valid dengan Kecamatan, Kelurahan dan Dinas terkait, serta harus bisa meng-cluster besaran bantuan secara adil dan merata agar lidak menimbulkan masalah
baru bagi masyakarat.
Rekomendasi lainnya, Pemerintah Kota Dumai diharapkan menyiapkan skema bantuan paket pangan, BLT atau apapun itu dalam bentuk komoditas atau yang telah disesuaikan terutama untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dalam mengantisipasi jika diberlaku kanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Inspektorat mendarmpingi OPD dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana peruntukkan Covid 19 dengan melakukan koordinasi ke Kejaksaan dan melakukkan justifikasi guna mempermu dah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga semua telah beijalan dengan nieniliki petanggungjawaban hukum dan realisasi
secala cepat.
Rekomendasi DPRD mewajibkan protokol Covid 19 kepada masyarakat dan tenaga medis, perlu sosialisasi dan edukasi yang maksimal termasuk segera nenganggarkan dan merealisasikan kebutuhan ma syarakat jika pemerintah Kota Dumai mengambil kebijakan pembukaan posko di selurulh RT dalam progranm 1 (satu) pintu sehingga bisa
memutus mata rantai penyebaran covd 19.
selanjutnya penganggaran pada Dinas Kesehatan dan RSUD dipergu nakan maksinal untuk memulus mata rantai penyebaan Covid 19 serta dilaksanakan edukasi untuk selalu hidup sehat secara maksimal. DPRD .agar dilaksanakan pendataan ulang untuk masyarakat sehingga bantuan bantuan saat PSBB disampaikan tepat sasaran, sebagai
contoh buruh yang di PHK menjadi perhatian.
DPRD minta lakukan koordinasi dan inventarisasi pihak ke 3 agar bantuan CSR harus lebih maksimal hingga tetap memperhatikan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun Tentang 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial bantuan pihak ke 3 dalan bontuk bantuan pribadi atau perusalhaan melalui kebijakam tidak semua
berlumpu pada APBD atau APBN, dan Perusahaan.(ery)
Editor : Bambang Rio
