JAKARTA (DUMAIPOSNEWS.COM) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang merespons kritik mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais, sebagai sebuah bentuk arogansi kekuasaan.
“Menurut saya, ini bentuk arogansi kekuasaan pernyataan itu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), Amien menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pengibulan. Sebab, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu.
Luhut lantas merespons pernyataan Amien. Saat menghadiri acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (19/3), Luhut tidak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan, tapi juga mengancam akan membeber dosa-dosa masa lalu mantan ketua MPR itu.
Menurut Fadli, kritik maupun menyatakan pendapat lisan dan tulisan itu bebas dan dijamin konstitusi. Dia menegaskan tidak boleh ada kritik kemudian dihadapkan dengan ancaman.
Fadli menilai kritik yang disampaikan Amien masih dalam batas-batas kewajaran karena menyatakan 74 persen lahan dikuasai koorporasi atau segelintir orang.
Sebab, kata dia, di satu sisi ada petani yang tidak mempunyai lahan. Bahkan, rata-rata petani hanya memiliki lahan 0,2 hektare.
“Jadi, itu masih dalam tataran kritik menurut saya. Jadi, bisa ancam begitu, itu namanya arogansi kekuasaan,” katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menjelaskan seharusnya pemerintah atau Luhut meluruskan pernyataan. Menurut Fadli, tidak perlu keluar kata-kata dan pernyataan yang emosional.
“Menurut saya ini persis seperti dulu kasus reklamasi ya. Mau mencari-cari kesalahan orang, berarti menggunakan segala macam cara dan kekuasaan. Tidak perlu seperti itu karena akan menimbulkan antipati kepada pemerintah,” ungkap Fadli. (boy/jpnn)
