DUMAIPOSNEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti tambahan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 1.300 triliun dalam empat tahun terakhir ini. Politikus Gerindra itu menduga lonjakan utang BUMN karena Presiden Joko Widodo memaksakan pembangunan infrastruktur di saat krisis.
Fadli mengatakan, sejak awal pemerintah sudah diingatkan bahwa memaksakan pembangunan infrastruktur di saat negara mengalami krisis keuangan jelas sangat berbahaya. Namun, kata Fadli, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu berdalih bahwa pembangunan infrastruktur tak akan membebani APBN.
“Kini kita bisa sama-sama melihat bahwa dalih tersebut tidaklah benar. Pada kenyataannya pembangunan tadi telah dibiayai oleh utang BUMN yang risikonya pasti kembali lagi ke APBN,” ujar Fadli melalui pesan singkat, Rabu (6/6).
Peraih gelar master dari London School of Economics and Political Science (LSE) itu membeberkan, saat ini total utang BUMN mencapai Rp 4.825 trliun, atau naik Rp 1.337 triliun dibandingkan catatan 2014 sebesar Rp 3.488 triliun. Menurutnya, lonjakan utang sektor publik terjadi sejak tahun 2014 memang didominasi BUMN.
Dalam catatan Fadli, ada hal yang membahayakan dalam utang BUMN yang menggunung selama hampir empat tahun ini. Pertama, sebagian besar utang BUMN berjangka pendek.
“Ini kan berbahaya, sebab situasi perekonomian baik global maupun domestik sedang mengalami kontraksi,” tegasnya.
Kedua, sekitar 60 persen utang tersebut berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. “Jika nilai tukar rupiah melemah, BUMN tentu akan semakin berdarah-darah,” ulasnya.
Fadli mengakui aset BUMN memang naik menjadi Rp 7.212 triliun pada akhir 2017. Namun, total utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun.
“Rasio utang BUMN sudah mencapai 67 persen aset. Ini sudah lampu merah sebenarnya,” katanya.
Parahnya, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp 5.253 triliun sepanjang tahun ini. Fadli memerinci, utang semua BUMN karya dalam tiga tahun terakhir naik di atas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 600 persen.
Sebagai contoh, utang PT Waskita Karya Tbk meroket hingga 669 persen. Sedangkan kenaikan utang PT Wijaya Karya Tbk mencapai 181 persen, PT Adhi Karya Tbk (naik 155 persen) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (naik 125 persen).
“Dari sudut pandang mana pun, kenaikan tersebut sangat tidak sehat,” tegasnya.
Fadli menyebut lonjakan utang BUMN menjadi bukti kecerobohan pemerintah. Saat ini, katanya, Indonesia telah masuk dalam jebakan utang yang sangat berbahaya.
Padahal, Indonesia pernah mengalami krisis 1997-1998 akibat akumulasi utang yang terjadi pasca-liberalisasi sektor keuangan pada dekade 1980-an. Hal serupa juga terjadi di Amerika Latin pada dekade 1980-an.
Karena itu Fadli menepis klaim Presiden Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN. “Sejak awal saya menganggapnya omong kosong. Cukup jelas semua itu kini sedang mengarah untuk membebani APBN,” pungkasnya.(ara/jpnn)
